BATU BARA — Serapan anggaran pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2026 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara mendapat sorotan dari kalangan aktivis. Hingga September 2026, realisasi sejumlah kegiatan yang bersumber dari APBD dan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat Kabupaten Batu Bara masih menantikan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan pascabencana.
Ia menilai diperlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap kinerja jajaran Dinas PUTR, mulai dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang hingga pejabat pembuat komitmen (PPK), agar program pembangunan yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan.
Yudi Syahputra, S.Pd., menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian.
“Uang sudah ada, tetapi dinilai belum mampu dikerjakan oleh bawahannya. Karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari Bupati agar kembali memperbaiki kinerja bawahannya sehingga tetap total dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan,” ujar Yudi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan anggaran APBD maupun TKD 2026 benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Terlebih, waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas karena pemerintah daerah akan memasuki pembahasan Perubahan APBD (P-APBD).
“Kami juga meminta DPRD Batu Bara menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Dinas PUTR. Jangan sampai anggaran APBD dan TKD tidak siap direalisasikan kepada masyarakat, sementara pembahasan P-APBD sudah semakin dekat,” katanya.
Yudi menilai waktu yang tersisa hingga akhir tahun harus dimanfaatkan secara maksimal. Dengan memasuki September 2026, menurutnya, pemerintah daerah hanya memiliki waktu efektif sekitar tiga bulan untuk menyelesaikan berbagai program yang belum terealisasi.
“Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dan harus dituntaskan. Setelah kepala dinas definitif dilantik, sampai saat ini kami menilai belum terlihat gerakan yang signifikan dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur, khususnya jalan di Kabupaten Batu Bara,” tegasnya.
Ia berharap Bupati Batu Bara memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya.
“Kami meminta Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian agar kembali memperbaiki kinerja bawahannya. Semoga statemen kami ini dapat didengar oleh pimpinan yang kami hormati,” ujarnya.
Yudi juga mengingatkan DPRD Batu Bara agar tidak mengabaikan fungsi pengawasan apabila realisasi anggaran hingga Oktober 2026 masih rendah.
“Jika sampai bulan Oktober nanti serapan anggaran masih berada di angka 40 persen, kami meminta DPRD Batu Bara bertindak menjalankan fungsi pengawasannya. Jika DPRD tidak bisa bertindak, kami akan turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas PUTR maupun Pemerintah Kabupaten Batu Bara terkait besaran realisasi APBD dan TKD TA 2026 serta progres fisik kegiatan yang menjadi sorotan tersebut. Konfirmasi dari pihak terkait penting untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menjelaskan kendala maupun target penyelesaian program pembangunan.
