MAYANTARA, BATU BARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa, (31/3/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial, dan dihadiri Asisten I Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Renold Asmara, yang mewakili Bupati. Turut hadir Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD yang diwakili oleh Herryawan, serta seluruh anggota DPRD, OPD, dan unsur Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Nota LKPJ Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional kepala daerah. Fraksi ini juga menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut bersama panitia khusus (pansus) sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan. Fraksi ini juga menyerahkan pembahasan lebih rinci kepada pansus DPRD.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan, namun menilai perlu adanya penjelasan terhadap sejumlah persoalan strategis yang masih menjadi perhatian.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) turut memberikan apresiasi terhadap penyampaian LKPJ serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sisi kebijakan maupun teknis operasional.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) dan Fraksi KDRI juga menegaskan pentingnya pembahasan lebih lanjut terhadap LKPJ melalui mekanisme pansus, guna menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah ke depan.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD sepakat bahwa Nota LKPJ Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025 perlu dibahas lebih lanjut secara mendalam guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
